Tampilkan postingan dengan label hukum rekam medis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum rekam medis. Tampilkan semua postingan

Rabu, 05 Oktober 2011

Pelatihan Manajemen Rekam Medis

Pelatihan Manajemen Mutu Rekam Medis Dalam Menunjang Pengambilan Keputusan Manajemen
  • Introduksi rekam medis dan Etika Profesi
  • Building Lerning Commitment
  • Kelengkapan rekam medis terhadap kualitas pelayanan kesehatan pasien
  • Kelengkapan rekam medis terhadap pengambilan keputusan manajemen
  • Aspek Hukum rekam medis
  • Rekomendasi kepada manajemen terhadap hasil analisis kelengkapan rekam medis
  • Pembuatan dan analisis Grafik Barber Johnson
  • Manajemen rekam medis (sistem registrasi,Penyimpanan,retensi)
  • Manajemen Mutu rumah sakit
  • Kompetensi profesi perekam medis
  • Pengelolaan rekam medis elektronik di rumah sakit
Pada Tanggal 23 November 2011 - 28 November 2011
Tempat Pelatihan University Club Gadjah Mada Hotel Bulaksumur, Yogyakarta
Biaya Pendaftaran Rp.3.950.000,- per peserta.
  • Biaya pelatihan sudah termasuk biaya konsumsi,penginapan dan acara rekreasi
  • Semua peserta wajib menginap di hotel University Club Gadjah Mada Hotel
Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui Bank
Bank BRI Cabang RS Bethesda an.Ibnu Mardiyoko No.Rek 0514-01-035945-50-5

Cara Pendaftaran
Mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan kepada panitia pelatihan sekretariat pendaftaran :
Bidang Rekam Medis Rumah Sakit Bethesda
Telp : (0274) 586688 Ext. 1682 atau 1683
Fax : (0274) 563312
email : ibnu_mardiyoko@yahoo.com

Minggu, 07 Agustus 2011

Penggunaan Informasi Kesehatan untuk Kepentingan Peradilan

Sebagaimana disebutkan UU Praktik kedokteran memberikan peluang untuk mengungkapkan informasi kesehatan untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. dalam hal ini perlu digarisbawahi kata kata "dalam rangka penegakan hukum", yang berarti bahwa permintaan akan informasi kesehatan tersebut haruslah diajukan dengan mengikuti aturan yuridis formal.

Pasal 43 undang undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut.

"Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang undang menentukan lain"

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan, baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang makan sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebuah fotokopi rekam medis yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum. Rekam medis asli dapat ditunjukkan untuk membuktikan keaslian rekam medis tersebut.
Save up to 30% On Orthopedic Supplies from Allegro Medical
Selain itu, pemberi layanan kesehatan dapat saja menetapkan sebagian informasi kesehatan sebagai rahasia dan tidak menyampaikannya ke petugas penuntut umum, sepanjang informasi tersebut tidak relevan dengan perkaranya. Hak menjaga kerahasiaan informasi tertentu tersebut dilindungi oleh pasal 43, 120 dan 170 KUHAP.